Pengantar Hukum
Pranata Pembangunan
berbentuk tertulis (undang-undang dasar, undang-undang yang berlaku, sanksi
sesuai hukum Sebelum berbicara tentang pranata pembangunan, ada baiknya kita berbicara
dulu mengenai pengertian dari hukum.
Hukum adalah sistem yang terpenting dalam
pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan
kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan
bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap
kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku
dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum,
perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara
perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan
untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional
mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari
perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle
menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada
dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela." ( Wikipedia).
Sedangkan Pengertian dari Pranata adalah
norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma/aturan dalam pranata resmi yang berlaku) dan tidak tertulis (hukum adat,
kebiasaan yang berlaku, sanksinya ialah sanksi sosial/moral (misalkan
dikucilkan)). Pranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki
ciri-ciri tertentu yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan
umur. Jadi, pranata hukum adalah suatu pedoman atau tatanan perilaku
dalam suatu kehidupan hukum untuk mewujudkan ketertiban masyarakat.
STRUKTUR HUKUM PRANATA
Struktur Hukum Pranata DI INDONESIA
TATA HUKUM INDONESIA
Tata hukum Indonesia mempelajari hukum yang sekarang berlaku
di Indonesia.
Objeknya adalah hukum positif Indonesia.
‘Berlaku’ berarti yang memberi akibat hukum bagi
peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan didalam masyarakat pada saat
ini.
Demikian maka Tata Hukum Indonesia itu menata,
menyusun, mengatur ketertiban masyarakat Indonesia.
SUMBER-SUMBER HUKUM FORMIL
Hukum, pada suatu tempat dan suatu waktu perlu untuk
diketahui asal aturannya atau ketentuan-ketentuan hukum positifnya.
Tempat ditemukannya aturan-aturan dan
ketentuan-ketentuan tersebut disebut sumber hukum dalam artian formil.
SUMBER HUKUM FORMIL TERDIRI DARI :
- Undang-undang
Yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan
perundangan.
- Yurisprudensi
Yaitu hukum yang terbentuk karena
keputusan hakim
- Traktat
Yaitu hukum
yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar
negara.
- Kebiasaan
Yaitu hukum yang terletak didalam
peraturan-peraturan kebiasaan (adat)
HUKUM SIPIL DAN HUKUM PUBLIK
Dari segala pembagian hukum maka yang terpenting diketahui sehubungan
dengan bahasan Hukum Pranata Pembangunan adalah
Hukum Sipil
dan
Hukum Publik
HUKUM SIPIL
Hukum Sipil dalam arti luas, meliputi : Hukum
Perdata dan Hukum Dagang.
Hukum Sipil
dalam arti sempit meliputi Hukum Perdata saja.
HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA)
Hukum publik terdiri dari :
- Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara.
- Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
HUKUM PUBLIK
Hukum Pidana (pidana=hukuman), yaitu hukum yang
mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada
siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara
ke muka Pengadilan.
HUKUM INTERNASIONAL
- Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara-warganegara suatu negara dengan warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional
- Hukum Publik Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional
PERBEDAAN ISI
- Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
- Hukum Pidana mengatur hubungan- hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.
PERBEDAAN PELAKSANAAN
- Pelanggaran terhadap norma- hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu menjadi pengguggat dalam perkara itu.
- Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma pidana (tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa dan hakim segera bertindak. Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi pengguggat adalah Penuntut Umum (Jaksa).
Sumber :
Wikipedia
